Sekjen PIKI Soroti Polemik SCMP Sulsel, Sekolah Dibiayai Negara Dinilai Harus Terbuka untuk Semua

JAKARTA, MOCOSIK.COM - Polemik pengunduran diri Jonathan (15), siswa asal Kota Parepare, dari Sekolah Cendekia Merah Putih (SCMP) Sulawesi Selatan mendapat perhatian dari Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI).

Jonathan diketahui memilih mundur setelah mendapat informasi bahwa kegiatan belajar mengajar di SCMP nantinya akan menerapkan konsep religi Islam.

Siswa yang beragama nonmuslim tersebut kemudian memutuskan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Parepare.

Sekretaris Jenderal PIKI sekaligus Wakil Ketua Pengurus Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA), Benyamin Patondok, menilai sekolah yang pengelolaannya menggunakan anggaran negara semestinya dapat diakses seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun golongan.

Baca Juga: Temui Serikat Buruh di Jakarta, Kapolri Dorong Dialog dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

"Pengelolaan sekolah yang bersumber dari anggaran negara harus menjadi milik semua golongan. Artinya, semua warga negara, entah dari golongan maupun agama apa pun, harus memiliki kesempatan yang sama,"kata Benyamin di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Benyamin, prinsip kesetaraan dalam memperoleh pendidikan juga sejalan dengan semangat perjuangan para pendiri bangsa. Kemerdekaan Indonesia, kata dia, diperjuangkan oleh berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang suku dan agama yang beragam.

"Semua kelompok dan golongan, mulai dari suku dan agama, ikut memperjuangkan kemerdekaan ini. Kita harus belajar dari sini semua,"imbuhnya.

Ia menekankan, bahwa pemerintah perlu memastikan program pendidikan yang menggunakan pembiayaan negara memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa.

"Tidak boleh ada diskriminasi. Mau agama Islam, mau suku apa, tidak boleh ada diskriminasi. Kalau Indonesia ini mau maju, mau hebat, ya harus memimpin itu semua,"ujar Benyamin.

Benyamin juga menyoroti keberadaan SCMP yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pendidikan yang dibiayai negara dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

"SCMP ini ada di Sulawesi Selatan. Artinya, gubernurnya harus menjadi gubernur untuk semua suku bangsa, gubernur untuk semua anak bangsa, suku apa pun, agama apa pun,"ungkapnya.