Menlu: Board of Peace Tak Wajibkan Iuran, Indonesia Kontribusi Lewat Pasukan Perdamaian

WASHINGTON DC, MOCOSIK.COM - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia belum memberikan dana apapun kepada Dewan Perdamaian (Board of Peace).

Menurutnya, Indonesia bisa menjadi anggota dewan tersebut tanpa harus memberikan kontribusi dalam bentuk finansial.

Sugiono mengakui bahwa Board of Peace memang menawarkan calon anggotanya untuk membayar biaya kontribusi sebesar USD 1 miliar. Hanya saja menurutnya, biaya itu bukan merupakan wajib maupun syarat utama untuk menjadi anggota Board of Peace.

"Dari awal saya bilang ini namanya bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah anggota (Board of Peace) jadi tidak perlu bayar juga tidak apa-apa," ujar Sugiono, Jumat (20/2) waktu setempat. 

Baca Juga: Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Dunia di AS: Indonesia Bukan Lagi “Sleeping Giant”

Selain itu, ia juga mengonfirmasi bahwa Indonesia juga belum menyumbang iuran bagi rekonstruksi Gaza, yang nilainya diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada pertemuan perdana Board of Peace sehari sebelumnya.

Sugiono mengatakan bahwa iuran tersebut adalah sumbangan lain di luar kontribusi keanggotaan sebesar USD 1 miliar. Sembilan negara, yakni Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait, telah menyatakan komitmen kontribusi dengan total mencapai USD 7 miliar.

"Jadi kemarin yang dibicarakan ini on top of USD 1 miliar itu. Ada negara-negara lain yang ingin kontribusi di situ, dan sudah ada pledge USD 7 miliar," jelasnya.

Menurut Sugiono, masing-masing anggota Board of Peace memiliki cara berbeda dalam berkontribusi bagi Gaza. Jika negara lain memilih mendonasikan dana, Indonesia akan berkontribusi melalui pengerahan pasukan sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF), yakni operasi militer gabungan lintas negara yang bertujuan menstabilkan lingkungan sipil di Gaza.

Dalam misi tersebut, Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata maupun aksi militer, melainkan fokus menjaga stabilitas sipil dan mendukung upaya kemanusiaan.

"Jadi kontribusinya ada yang dalam bentuk uang, ada yang pasukan," pungkas dia.***