Prabowo: Rakyat Paling Lemah Harus Dapat Perlindungan Hukum, Tidak Boleh Disalahgunakan

BOGOR, MOCOSIK.COM – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menegakkan hukum secara adil dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang lemah.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Polri, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7).

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga pemerintah dan aparat penegak hukum wajib menegakkannya.

Namun, di saat yang sama, ia mengatakan bahwa hukum juga harus menjamin rasa aman bagi masyarakat dan menjadi tempat berlindung bagi mereka yang memiliki posisi hukum yang lemah.

Baca Juga: Prabowo: Polri Harus Membela dan Merasakan Penderitaan Rakyat

"Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani," jelas Prabowo.

Ia menambahkan, posisi Indonesia sebagai negara hukum menuntut aparat penegak hukum untuk terus menjaga integritas agar setiap warga negara memperoleh rasa aman dan keadilan.

Oleh karena itu, Prabowo kembali menekankan pentingnya menghormati dan melindungi masyarakat yang taat pada hukum.

"Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah hukum. (Hukum) tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas," katanya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas siapa pun oknum yang berupaya mempermainkan hukum demi kepentingannya sendiri. Menurutnya, hukum diciptakan untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang merugikan, bukan justru menjadi alat untuk merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah memberikan ruang bagi kekebalan hukum.

"Hukum tidak boleh menjadi alat bagi mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga mengingatkan bahwa berbagai bentuk kejahatan yang mengancam bangsa masih memerlukan perhatian serius. Mulai dari peredaran narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan siber, terorisme, korupsi, hingga praktik ekonomi ilegal dinilai menjadi ancaman nyata bagi masa depan Indonesia.