Saya membayangkan MBG ke depan tidak identik dengan dapur besar yang memproduksi ribuan porsi, tetapi dengan banyak dapur lebih kecil yang tersebar dekat sekolah, dikelola masyarakat lokal, diawasi dengan standar nasional, dan sebanyak mungkin menggunakan bahan baku dari wilayah sekitar.
Dengan begitu kita mendapatkan dua manfaat sekaligus: risiko lebih mudah dikendalikan dan manfaat ekonomi lebih merata.
Jadi, jangan hanya bertanya: Dapur mana yang harus ditutup? Mulailah bertanya: Apakah dapurnya memang harus sebesar itu?
Pecah dapurnya. Perketat standarnya. Pendekkan distribusinya. Perbanyak pelakunya. Dapur 3.000 porsi mungkin terlihat efisien. Tetapi kalau enam dapur berkapasitas 500 porsi membuat proses lebih mudah dikontrol sekaligus membuka kesempatan kepada lebih banyak pelaku usaha, mengapa kita tidak berani mencobanya?
MBG jangan menjadi bisnis besar yang hanya bisa dimasuki orang bermodal besar. Uang negara yang begitu besar seharusnya bukan hanya membagi jutaan porsi makanan, tetapi juga membagi kesempatan ekonomi kepada sebanyak mungkin rakyat Indonesia.***
Artikel Terkait
Puluhan Santri Mojoagung Diduga Keracunan Menu MBG, Polres Jombang Uji Sampel Telur Asin dan Rawon
Prabowo Ungkap 1.000 Lebih Dapur MBG Di-suspend karena Bermasalah, Pemerintah Perketat Standar
Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat, Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Survei Poltracking: Tingkat Kepercayaan Publik kepada Prabowo Capai 75,1 Persen, MBG Jadi Faktor Utama
Mafia Penipu Proyek MBG Gentayangan, BGN Gandeng Polri Sikat Jual-Beli Titik SPPG