Menag dan Menkum Tandatangani MoU Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Agama dan Hukum

JAKARTA, MOCOSIK.COM - Sinergi lintas kementerian terus diperkuat. Kali ini, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Agama dan Hukum.

Penandatanganan MoU keduanya tersebut dilakukan di Graha Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum RI pada Jumat, (24/1/2025).

Menag Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya sinergi ini. Menurutnya, langkah ini adalah bentuk kolaborasi yang sangat efektif dalam menyinergikan tugas kedua kementerian. 

Baca Juga: Angka Perceraian di Indonesia Meningkat, Menag: Penghulu Bukan Hanya Catat Nikah

"Kerja sama ini luar biasa dan sangat efektif, karena mencakup banyak aspek sekaligus. Dengan pendekatan ini, berbagai isu dapat ditangani secara terpadu, sehingga hasilnya lebih maksimal. Ini adalah langkah yang sangat baik untuk kemajuan bersama,"terangnya.

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini mencakup tujuh poin penting, diantaranya sebagai berikut:

1. Pertukaran dan pemanfaatan data
2. Peningkatan kapasitas SDM
3. Peningkatan tata kelola jurnal ilmiah
3. Dukungan program penguatan moderasi beragama
4. Bidang kekayaan intelektual
5. Bidang administrasi hukum umum
6. Kerja sama lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

Menkum Supratman Andi Agtas menyatakan, bahwa hal ini mencerminkan keinginan Presiden Prabowo untuk menciptakan sinergitas antar kementerian guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Ini menandakan, bahwa apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sebuah sinergitas di antara seluruh lembaga kementerian negara yang ujung-ujungnya adalah memberi pelayanan yang terbaik yang outputnya bisa dirasakan oleh masyarakat,"ujarnya.

Penandatanganan ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, serta pimpinan lembaga negara lainnya.***