PM Anwar Ibrahim Tegaskan Warga Israel yang Ditemukan di Malaysia Akan Dideportasi

KUALA LUMPUR, MOCOSIK.COM – Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa pemerintah akan segera mendeportasi setiap warga negara Israel yang ditemukan berada di Malaysia apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar di tengah penyelidikan dugaan keterlibatan seorang warga negara Israel dalam operasional Network School, sebuah komunitas teknologi yang mengusung konsep hunian dan pembelajaran bersama di kawasan Forest City, Johor.

Anwar mengatakan, lembaga terkait saat ini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi apabila dugaan tersebut terbukti.

"Jika ditemukan adanya pelanggaran, tindakan tegas harus diambil,"kata Anwar, seperti dikutip The Star dan Anadolu Agency, Jumat (17/7/2026). 

Baca Juga: Waspada Modus Baru Narkoba Lewat Vape, Polisi Gencarkan Sosialisasi ke Pelajar dan Pemilik Vape Store

Ia kembali menegaskan sikap pemerintah Malaysia terhadap keberadaan warga negara Israel di wilayahnya.

"Jika kita menemukan warga negara Israel, kita akan segera mendeportasi mereka karena Malaysia tidak mengakui Israel,"tegasnya.

Malaysia diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, pemegang paspor Israel pada umumnya tidak diperbolehkan memasuki Malaysia tanpa izin khusus dari pemerintah.

Penyelidikan terhadap dugaan tersebut dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia setelah Pemerintah Negara Bagian Johor meminta dilakukan investigasi di tingkat federal terkait aktivitas Network School di Forest City.

Sementara itu, Departemen Imigrasi Malaysia sebelumnya melaporkan telah memeriksa sebanyak 266 warga negara asing yang berada di kawasan komunitas internasional Forest City.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh warga asing tersebut memiliki dokumen keimigrasian yang sah.

Pemerintah Malaysia menegaskan akan terus mengawasi aktivitas warga negara asing di wilayahnya serta mengambil langkah hukum sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan keimigrasian maupun kebijakan negara.***