Presiden Prabowo Tetapkan Empat Pulau Jadi Wilayah Aceh, Akhiri Polemik Antarprovinsi

JAKARTA, MOCOSIK.COM – Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi menetapkan empat pulau yang selama ini menjadi sengketa administratif antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh.

Keputusan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas melalui video conference, bertepatan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama, antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatra Utara di Wisma Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, serta disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

Baca Juga: Prabowo Rayakan Momen Timnas Bungkam China 1-0 di GBK: InsyaAllah Kita Bisa ke Piala Dunia

Dalam sesi rapat, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, melaporkan bahwa keputusan Presiden didasarkan pada temuan dokumen lama Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

Dokumen tersebut memuat kesepakatan dua gubernur terdahulu, salah satunya ditandatangani oleh Raja Inal Siregar selaku Gubernur Sumut saat itu.

"Alhamdulillah, berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, ditemukan dokumen lama Keputusan Mendagri yang menyatakan bahwa empat pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh,"kata Dasco.

Presiden Prabowo dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia menyambut baik kesepahaman yang dicapai antarpihak sebagai langkah penyelesaian yang cepat dan damai.

"Saya kira prinsip bahwa kita satu, karena NKRI, itu selalu menjadi pegangan kita. Dan Alhamdulillah jika sudah ada pemahaman bersama dan penyelesaian cepat, saya kira sangat baik,"ujar Presiden Prabowo.

Prabowo juga meminta agar penjelasan kepada publik dilakukan secara terbuka untuk menghindari munculnya spekulasi dan kesalahpahaman.

"Kondisi kita baik, ekonomi tumbuh, pertanian berkembang. Maka penting untuk menjaga suasana kondusif ini melalui komunikasi yang jernih kepada rakyat,"tambahnya.