Di Tengah Krisis Pupuk Global, Prabowo Justru Pangkas Harga 20% untuk Petani

Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap petani tidak berhenti pada penurunan harga pupuk. Melalui Instruksi Presiden, pemerintah juga menyederhanakan regulasi distribusi yang selama ini menghambat penyaluran, sehingga pupuk bersubsidi dapat sampai ke petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.

Di sektor hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Kebijakan ini menjamin petani tidak merugi setelah berproduksi, bahkan tetap memperoleh keuntungan di tengah tekanan harga global.

Dengan demikian, pemerintah hadir di dua sisi rantai produksi sekaligus: menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, serta menjaga pendapatan di hilir melalui jaminan harga gabah.

Pendekatan hulu-hilir ini menjadi pembeda utama kebijakan pertanian Presiden Prabowo dibandingkan sekadar respons jangka pendek.

Mentan Andi Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia saat ini berada dalam kondisi kuat, meskipun dihadapkan pada ancaman El Niño dan ketidakpastian global.

Cadangan beras pemerintah telah melampaui 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Angka ini menjadi bantalan strategis untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dalam berbagai skenario tekanan, baik akibat gangguan iklim maupun gejolak rantai pasokan global.

Capaian tersebut merupakan hasil dari kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog.

Dengan cadangan sebesar ini, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga pangan domestik, tetapi juga memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan negara-negara lain yang tengah menghadapi tekanan akibat krisis pupuk dan anomali cuaca.

“Inilah bukti nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan strategis demi kepentingan petani nasional,” tegas Mentan Amran.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah ketidakpastian global.

Melalui kebijakan yang terukur dan respons yang cepat, petani Indonesia diharapkan tetap mampu berproduksi dan menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional.***