Inilah Langkah Tegas Kapolri untuk Menindak TPPO! Kamu Akan Terkejut dengan Upayanya!

MOCOSIK.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan komitmennya untuk menindak tegas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Upaya awal yang dilakukan adalah melakukan pemetaan dan melakukan penindakan secara cepat.

"Penting bagi kami untuk segera menindaklanjuti perintah Presiden Jolowi terkait TPPO dengan melakukan pemetaan dan penindakan,"ujar Listyo Sigit Prabowo saat berada dalam acara Rakernis Divisi Hubinter Polri di Serpong Tangerang, Banten, pada hari Rabu (31/5/2023).

Baca Juga: Instruksi Kapolri di Rakernis Divisi Hubinter: Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberantasan TPPO

Listyo Sigit Prabowo menegaskan, bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam TPPO. Saat ini, tim sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas tersebut.

"Kami akan menindak siapa pun yang terlibat sesuai dengan komitmen yang telah kami buktikan," tegas Kapolri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta dilakukannya restrukturisasi pada satgas tim penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Selain itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar pemerintah dan aparat keamanan mengambil langkah cepat dalam penanganan masalah ini.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam rapat internal kabinet yang membahas isu TPPO di Istana Kepresidenan Jakarta, pada hari Selasa (30/5/2023).

Baca Juga: Mengungkap Fakta Mengerikan! Ancaman Narkoba 'Zombie' dari Amerika Siap Menggemparkan Indonesia

"Presiden Jokowi telah memerintahkan restrukturisasi pada satgas tim penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, serta menekankan pentingnya langkah-langkah cepat yang dapat dilakukan dalam satu bulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lainnya bertindak tepat dan hadir dalam penanganan masalah ini,"kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pemerintah menganggap, bahwa isu tindak pidana perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri perlu mendapatkan perhatian serius.

Para tenaga kerja yang dikirimkan ini seringkali menjadi korban perdagangan manusia dan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.***