MOCOSIK.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto memastikan, bahwa pelayanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang Ransomware akan kembali normal pada bulan Juli ini.
"Sesuai dengan Perintah Bapak Presiden Jokowi, bulan Juli sudah operasional normal dan kita backup keamanannya dengan berlapis, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti yang terjadi di bulan ini,"terangnya, usai memimpin rapat koordinasi.
Acara rakor tersebut digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta pada Senin, (01/07/2024).
Hadi Tjahjanto mengatakan, bahwa saat ini layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 berada dalam proses pemulihan. Sedangkan data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya, akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam.
Baca Juga: Server PDN Jebol Diserang Hackers, Data 800 Ribu Calon Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Raib
"Kalau secara operasional, Pusat Data Nasional Sementara berjalan, ada gangguan dan masih ada backup, yaitu di DRC atau hotsite yang ada di Batam dan bisa autogate interactive service. Setiap pemilik data centre juga memiliki backup, sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup,"katanya.
Lebih lanjut, Hadi Tjahjanto meminta kepada seluruh kementerian, lembaga dan instansi pemerintahan lainnya, untuk melakukan back up atau mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya serangan siber, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Setiap tenant atau kementerian, juga harus memiliki backup, ini mandatori dan tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional, Pusat Data Nasional Sementara berjalan, ada gangguan dan masih ada back up,"tegasnya.
Menurutnya, pemerintah akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis, sesuai dengan tingkat klasifikasi data. Mulai dari data strategis, terbatas, hingga terbuka.
"Jadi nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya, itu akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh yang ada data yang ada di PDN,"ungkapnya.
Menko Polhukam menambahkan, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan komando kendali BSSN, serta mengaktifkan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) yang akan terus memantau upaya pengelolaan PDN dan backup data.
"Kita juga diperintah Bapak Presiden, untuk meninjau kembali peraturan presiden/instruksi presiden terkait dengan operasional siber, termasuk BSSN dan jajarannya. Sehingga, nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan,"ujar Hadi Tjahjanto.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, antara lain: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, serta perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).***