JOMBANG, MOCOSIK.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, berhasil menorehkan prestasi di bidang kesehatan.
Penghargaan UHC (Universal Health Coverage) kategori Pratama, itu diterima Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M , CRGP., CGCAE., CFrA dalam acara UHC Awards 2024, di Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dan ISSA President Mohammed Azzam.
Hadir mendampingi Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo, diantaranya dr. Hexawan dan Lilik Herawati, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jombang.
Baca Juga: Peringati HPSN, Pemkab Jombang Raih Penghargaan Adipura Kategori Kota Sedang
"Ada lima kategori penilaian yang telah dilakukan BPJS Kesehatan dan sebanyak 97,85 persen masyarakat Jombang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga Jombang menerima penghargaan kategori Pratama,"terang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada MKP.
Sementara, Trophy dan Piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P menyebut, bahwa Kabupaten Jombang sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Pratama dalam Pencapaian Universal Health Coverage.
Kabupaten Jombang mendapatkan prestasi kategori Pratama, karena kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 97,85 persen. Sementara tingkat keaktifannya 70 persen, regulasi pendukungnya 100 persen dan tidak ada tunggakan iuran sepanjang 2023, atau terbayar 100 persen.
"Hanya keaktifan yang kurang. Jika mendapatkan lebih dari 80 persen, mungkin bisa dapat Madya atau Utama. Mungkin penduduk Jombang setelah ikut umum, kemudian pindah kerja atau bagaimana, sehingga menyebabkan tidak seluruh peserta aktif,"kata Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hexawan.
Hexawan menjelaskan, kedepan Dinas Kesehatan Jombang berkomitmen untuk meningkatkan prestasi UHC. Hal itu merupakan salah satu upaya yang akan dilakukan, yaitu melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemanfaatan BPJS secara masif.
"Biasanya, masyarakat kita baru mengurus BPJS ketika sudah kepepet dan ini yang perlu kita pahamkan tentang pentingnya BPJS untuk kesehatan kita,"ujarnya.
Sosialisasi bakal dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan, utamanya puskesmas-puskesmas. Hal itu untuk menyadarkan masyarakat tentang asuransi kesehatan yang sifatnya gotong royong.
Dalam hal ini, Pemkab Jombang juga bakal mengatur APBD menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk mengcover biaya BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga bisa mendapatkan pengobatan yang layak.