JOMBANG, MOCOSIK.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jombang, terus menggodok Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam instruksi tersebut, sektor pemerintahan non-kementerian anggarannya dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
DPRD Kabupaten Jombang yang sebelumnya biaya perjalanan kunjungan kerja (kunker)-nya dikecam karena dinilai cukup fantastis, berencana bakal memangkas anggaran perjalanan dinasnya sebanyak 50%.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Jombang telah menghabiskan dana sebesar Rp 6,5 miliar untuk melakukan aktifitas kunjungan kerja.
Beberapa tokoh masyarakat menilai, kegiatan tersebut sebagai besar pasak daripada tiang. Sehingga, menuai tuntutan dari berbagai kalangan untuk dilakukan refocusing anggaran.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Donny Anggun menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan tentang refocusing anggaran, termasuk anggaran perjalanan dinas sejak beberapa hari lalu.
"Saat ini, anggota dewan sedang menunggu penandatanganan Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat pada tanggal 20 Februari mendatang,"terangnya. Selasa, (18/2/2025).
Setelah itu, lanjut Donny Anggun, DPRD Jombang baru bisa mengidentifikasi poin-poin yang perlu disesuaikan ulang.
"Informasinya hari kamis ini akan ada juknis dari Permendagri soal implementasinya,"kata Donny.
Donny Anggun menyebut, selanjutnya pembahasan lebih lanjut soal efisiensi anggaran yang lebih merinci akan dilaksanakan pekan depan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
"Kita sudah rapat dengan Banggar (Badan Anggaran), mungkin minggu depan akan ada rapat dengan TAPD,"ungkapnya.
Donny Anggun juga menegaskan, bahwa DPRD Jombang siap beradaptasi dengan arahan pemerintah pusat.