Deputi PPKD BPKP, Raden Suhartono juga mengajak hadirin untuk melek terhadap risiko kecurangan, seperti risiko penerimaan daerah, risiko manipulasi data, risiko PAD Daerah, dan risiko dana transfer.
"Risiko tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan fraud di daerah,"tuturnya.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko menyampaikan MCP Nasional 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni mencapai skor MCP 76.
Pihaknya menyampaikan 8 area pencegahan korupsi daerah IPKD MCP 2025, antara lain; perencanaan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pendapatan, dan penguatan APIP.
"Kami akan terbuka apabila bapak ibu berkeinginan berkoordinasi dan konsultasi terkait langkah pencegahan, dan hal lain di daerah. Beberapa bulan ini terjadi peningkatan kunjungan dari kepala daerah, sekda, inspektur, dan OPD,"pungkas Didik Agung Widjanarko.***