Ia menambahkan, ke depan kader Posyandu tidak lagi merangkap sebagai kader PKK, sebagai tanda penguatan profesionalisme.
Mendagri Tito Karnavian membuka Rakornas sebagai Penasihat Tim Pembina Posyandu Pusat.
Ia menekankan Posyandu kini berstatus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sesuai UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
"Posyandu bukan hanya obyek, tapi subyek pembangunan desa,"tegasnya.
Sekretaris Umum Tim Pembina Posyandu, Dr. Hari Nur Cahya Murni, merinci enam bidang SPM yang menjadi fokus transformasi:
1. Pendidikan – PAUD, literasi masyarakat, dan perpustakaan desa.
2. Kesehatan – layanan promotif dan preventif bagi ibu hamil, balita, remaja, hingga lansia.
3. Pekerjaan Umum – edukasi air bersih, sanitasi, serta pemeliharaan infrastruktur desa.
4. Perumahan Rakyat – identifikasi rumah tidak layak huni, edukasi lingkungan, dan pemanfaatan pekarangan.
5. Trantibumlinmas – kesiapsiagaan bencana dan deteksi dini gangguan ketertiban.
6. Sosial – kesetaraan gender, inklusi sosial, pendataan fakir miskin, dan fasilitasi bantuan sosial.
Pemerintah mendorong agar integrasi program Posyandu masuk dalam RPJMD, RKPD, hingga APBD.
Saat ini ada 221.428 Posyandu dengan 1.414.244 kader aktif di seluruh Indonesia. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program prioritas Presiden.
Rakornas Posyandu 2025 memberi pesan sederhana namun kuat, kesehatan masyarakat tidak lahir dari gedung megah, melainkan dari ruang-ruang kecil di desa yang dikelola dengan cinta, gotong royong, dan komitmen bersama. Dari balai Posyandu itulah masa depan sehat bangsa dirajut.***