"Kepercayaan masyarakat sedang dipertaruhkan, apalagi di tengah isu integritas yang menimpa pimpinan pusat di Kejagung baru-baru ini. Jika Ombudsman yang seharusnya jadi garda terakhir justru terlihat melindungi birokrasi yang abai, maka integritas negara dalam melayani rakyat benar-benar hancur,"lanjut Advokat kondang yang aktif beracara di Skala Nasional hingga Internasional
Tuntutan Evaluasi Total
Atas kejanggalan ini, Rikha mendukung penuh langkah pelapor untuk melayangkan surat sanggahan keras kepada Inspektorat Ombudsman RI dan Keasistenan Utama Pengawasan Internal di Jakarta.
"Kami menuntut LHP yang objektif dan tindakan korektif nyata, bukan LHP formalitas untuk sekadar menutup kasus. Jika Ombudsman Jatim tidak mampu bertindak tegas, lebih baik pusat segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap tim pemeriksa yang bersangkutan,"pungkasnya.***