LOMBOK, MOCOSIK.COM - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat hingga kepala desa (kades) untuk ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu dilakukan guna mencegah praktik penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas makanan bagi para penerima manfaat, terutama anak-anak.
Prabowo menegaskan MBG merupakan program strategis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Jangan sampai program untuk meningkatkan gizi anak bangsa ini dirusak oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
"Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan, tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling di situ," kata Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7).
Karena itu, Prabowo meminta seluruh jajaran di pemerintah daerah aktif mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur MBG di wilayah masing-masing. Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.
“Gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa, laporkan ke Kepala BGN (Badan Gizi Nasional). Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan," tegasnya.
*TNI dan Polri Diminta Ikut Mengawasi*
Prabowo juga meminta aparat TNI dan Polri ikut melakukan pengawasan dengan pendekatan yang baik. Jangan menjadikan pemeriksaan sebagai ajang mencari keuntungan pribadi.
"Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil, mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran," ujarnya.
Presiden Prabowo optimistis masyarakat juga akan menjadi bagian penting dalam pengawasan SPPG. Saat ini publik semakin mudah menyampaikan laporan apabila menemukan pelanggaran.
"Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget," katanya.