MOCOSIK.COM - Polemik terkait pelaksanaan sistem zonasi dan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum menemui kejelasan.
Sebab, keluhan-keluhan ini banyak disuarakan oleh orang tua siswa. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan, bahwa masalah ini harus diselesaikan secara bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai," kata Syaiful Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Baca Juga: Mendag Zulkifli Hasan Resmikan The Girl Fest 2023 di Mal Central Park Jakarta
Syaiful Huda menjelaskan, bahwa penerapan sistem PPDB yang sudah berjalan selama 5 tahun, seharusnya dapat berjalan dengan lancar dan terus dievaluasi.
Selain itu, Syaiful Huda juga menyinggung adanya pemalsuan alamat di sistem PPDB wilayah Bogor, yang diungkapkan oleh Wali Kota Bima Arya.
"Nah, satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui joint MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Peristiwa Kang Bima Bogor, adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023. Ketika Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi dan sejak awal ada terapinya, oh tahun 2021 ditemukan ada fenomena pembuatan domisili baru banyak,"kata Syaiful Huda.
Syaiful Huda mengatakan, bahwa akan meminta penjelasan dari Kemendikbudristek terkait hal tersebut. Selain itu, ia juga mengusulkan agar Nadiem Makarim menjadi Ketua Satgas PPDB itu sendiri.
"Kami akan meminta penjelasan dari Kemendikbudristek mengenai pendapat mereka. Saya berdiri pada posisi untuk meminta revisi dan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan dalam sistem PPDB,"tegas Syaiful Huda.
Baca Juga: Sandiaga Uno Sebut UMKM Bisa Jadi Solusi Atasi Resei 2023
"Kami merekomendasikan agar Satgas PPDB dapat bertindak secara cepat dan efektif. Oleh karena itu, kami meminta agar Pak Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB. Awalnya, hari ini kami seharusnya melakukan rapat dengan Pak Nadiem, tetapi kebetulan beliau sedang cuti. Sehingga pada kesempatan ini, hanya pejabat eselon I yang kami undang,"imbuhnya.***