Pelayanan RSUD Ploso Patut Dipertanyakan, Pasien yang Hendak Melahirkan Diabaikan dan Ditinggal Tidur

JOMBANG, MOCOSIK.COM – Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ploso, Kabupaten Jombang, menuai sorotan.

Pasalnya, seorang pasien yang tengah mengalami kontraksi selama lebih dari 15 jam diduga tidak mendapatkan penanganan medis yang layak meskipun telah dirujuk dari Puskesmas Plandaan.

Kejadian ini dialami oleh Diva (18), seorang perempuan warga Plandaan, yang hendak melahirkan pada Selasa, (13/5/2025).

Menurut Wiwin (35), ibu pasien mengaku, bahwa anaknya tersebut mulai mengalami kontraksi sejak pukul 10.00 WIB pagi. Karena keterbatasan fasilitas, pasien kemudian dirujuk ke RSUD Ploso pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB.

Namun hingga pukul 01.00 WIB, pasien belum juga ditangani secara medis oleh pihak RSUD Ploso. Bahkan, ia mengaku hanya menerima arahan singkat dari salah satu perawat, sementara dua perawat lain dikabarkan sedang tidur di ruang ganti bidan.

Baca Juga: Dipenghujung Akhir Tahun 2024, RSUD Ploso Jombang Peringati HUT ke 13

"Dari pagi anak saya sudah kontraksi. Setelah dirujuk ke RSUD Ploso malam harinya, malah tidak segera ditangani dan hanya diberi arahan oleh perawat. Saya panik karena sudah 15 jam kontraksi, tapi tidak ada yang menangani,"ujar Wiwin kepada awak media, Rabu (14/5/2025).

Ia juga mengungkapkan, saat meminta bantuan untuk memeriksa kondisi anaknya, salah satu perawat justru merespons dengan nada marah. Kamar perawat juga disebut dalam kondisi terkunci, saat keluarga hendak meminta pertolongan.

"Seharusnya ditunggu dan di awasi keadaan anak saya ketika hendak melahirkan. Malah ditinggal pergi tidur di ruang ganti bidan,"ungkapnya dengan nada kesal.

Pantauan media di lokasi, menunjukkan meja pelayanan dan ruang jaga tampak kosong, tanpa kehadiran tenaga kesehatan.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait komitmen pelayanan 24 jam yang diklaim pihak rumah sakit.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak rumah sakit.

Kasus ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya di fasilitas milik pemerintah daerah.