Ketua Dewan Pers Soroti Maraknya Wartawan Bodrek: Akibat Pengangguran dan Bebasnya Medsos

JAKARTA, MOCOSIK.COM – Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat menyoroti fenomena menjamurnya wartawan abal-abal atau yang kerap disebut "Wartawan Bodrek" sebagai salah satu dampak dari tingginya angka pengangguran dan kebebasan bermedia sosial di Indonesia.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Komaruddin Hidayat mengungkapkan, bahwa banyak orang dengan mudah mengaku sebagai wartawan hanya dengan bermodal kartu identitas buatan sendiri dan tanpa kompetensi Jurnalistik yang sah.

"Mudah sekali di daerah itu orang buat kartu nama, kemudian mengaku wartawan online seenaknya saja. Padahal mereka tidak terdaftar resmi di Dewan Pers,"terangnya, Senin (7/7/2025).

Komaruddin Hidayat mengungkapkan, modus yang dilakukan para oknum ini cukup sederhana, yakni datang ke lokasi proyek pemerintah, mengambil foto, lalu mengancam akan mempublikasikan berita negatif jika tidak diberikan imbalan. 

Baca Juga: Dewan Pers Luncurkan Mekanisme Keselamatan Pers, Komaruddin: Pers Sehat, Negara Sehat

"Bagi kepala daerah yang tidak tahu dan juga mungkin kinerjanya kurang bagus, ini jadi sasaran empuk. Pemda langsung otomatis keluar duitnya,"jelasnya.

Oleh karena itu, Ia mengimbau pemerintah daerah untuk tidak melayani pihak yang mengaku Wartawan, namun tidak tercatat di database resmi Dewan Pers.

"Yang tidak tercatat jangan ditanggapi. Kecuali memang kinerja pemda tadi kurang beres, ya itu agak panjang urusannya,"tegasnya.

Sebagai upaya menanggulangi praktik tersebut, Dewan Pers kini memperkuat kerja sama dengan Kemendagri dan Polri, untuk melakukan literasi media kepada pemerintah daerah.

Salah satu langkah konkret adalah, menyediakan sistem verifikasi identitas Wartawan secara daring.

Dalam kesempatan itu, Komaruddin Hidayat juga menyoroti tantangan serius industri media akibat pergeseran belanja iklan ke platform media sosial.

Menurutnya, hal ini berdampak langsung pada keuangan media konvensional, seperti televisi dan surat kabar.

"Media mainstream tidak kebagian iklan. Akibatnya banyak yang melakukan PHK terhadap Jurnalis Jurnalis profesional,"ungkapnya.