SUMEDANG, MOCOSIK.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan prioritas kebutuhan, serta menyinkronkan program dan anggaran pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin apel pagi sebelum memulai rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/10/2025).
Dalam arahannya, Tomsi meminta para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memanfaatkan forum Rakor secara optimal untuk menyamakan persepsi dan memperkuat integrasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah.
"Kita harus tahu mana yang menjadi skala prioritas. Itu sebagai bahan masukan kepada K/L (kementerian/lembaga) untuk dia prioritaskan,"ujarnya.
Tomsi menegaskan, Rakor ini harus menghasilkan keputusan konkret, bukan sekadar ajang seremonial. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab peserta dalam mengikuti kegiatan hingga tuntas agar hasil Rakor dapat berdampak langsung pada tata kelola pembangunan daerah.
"Saya tidak ingin hadir kumpul di sini pulang sia-sia tanpa hasil yang konkret. Kalau capek, kepalang capek tapi jelas hasilnya,"tegasnya.
Lebih lanjut, Tomsi menyoroti pentingnya perencanaan program yang matang sejak awal tahun agar realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir periode.
Ia mencontohkan langkah Kemendagri yang terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
"Sebagai induk organisasi, kami berusaha memberi contoh yang baik. Harapannya, program yang teman-teman buat itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat,"jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta Rakor untuk menumbuhkan semangat tanggung jawab dan pengabdian dalam menjalankan amanah sebagai pelayan publik.
"Hayati tanggung jawab kita. Kalau tidak mau bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang kita cintai, jangan pegang jabatan itu,"pungkasnya.
Sebagai informasi, Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 digelar sejak 26 hingga 29 Oktober 2025.
Artikel Terkait
Bupati Kepulauan Meranti Ditahan KPK, Kemendagri Pastikan Pemerintahan dan Pembangunan Tetap Berjalan
Pj Bupati Jombang Masih Menjadi Misteri, Ketua DPRD Jombang Sebut Belum Terima SK dari Kemendagri
Kemenag Gandeng Kemendagri dan Pengadilan Agama Tanggapi Persoalan Nikah Siri
Teguh Narutomo Raih Prestasi Urutan Pertama Pj Bupati Terbaik se Indonesia dari Kemendagri
Pemkab Jombang Ajukan Pengisian 74 Jabatan Kosong di Kemendagri, Berikut Daftar Namanya