JOMBANG, MOCOSIK.COM – Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Jombang di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026), tak hanya membahas integrasi data kemiskinan, tetapi juga memunculkan sorotan terhadap disparitas honor operator desa.
Kegiatan bertema Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi ini dihadiri langsung Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang tiba sekitar pukul 15.30 WIB.
Ia disambut Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, Sekdakab Agus Purnomo, Kepala BPS Kabupaten Jombang, jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD terkait.
Turut hadir kepala desa/lurah, operator data desa dan kelurahan, serta SDM pilar-pilar sosial se-Kabupaten Jombang, termasuk Pendamping PKH, TKSK, dan TAGANA.
Dalam arahannya, Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya mengakhiri ego sektoral data sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Mulai 2025, data kemiskinan dipusatkan melalui satu pintu yang dikelola Badan Pusat Statistik dan disajikan dalam pemeringkatan desil 1 hingga 10.
Baca Juga: Mensos Gus Ipul Ajak 919 Operator Data Desa Jombang Perkuat Pemutakhiran DTSEN
"Data ini sangat dinamis. Pagi dan sore bisa berubah. Tugas daerah adalah memutakhirkan data secara faktual dan mengirimkannya ke BPS untuk diolah setiap tiga bulan,"terangnya.
Ia juga membuka ruang partisipasi publik melalui Aplikasi Cek Bansos, Command Center 171, dan WhatsApp Lapor Bansos guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan akuntabel.
Di tengah pembahasan teknis DTSEN, seorang operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG) dari Kecamatan Peterongan mempertanyakan kesenjangan honorarium dengan operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Ia menyampaikan bahwa operator Siskeudes menerima honor Rp300 ribu per bulan, sedangkan operator SIK-NG hanya Rp300 ribu per tahun berdasarkan juknis yang berlaku.
"Padahal, keduanya sama-sama berada dalam struktur pemerintahan desa dan memperoleh hak pengelolaan tanah bengkok,"katanya dihadapan Mensos.
Artikel Terkait
Sekolah Rakyat di Jombang Segera Terwujud, Langkah Abah Bupati Warsubi Didukung Mensos dan Menseskab
Mensos Gus Ipul Kunjugi Lokasi Calon Sekolah Rakyat di Kompleks SMAN 16 Samarinda
Kabar Baik! Bansos BPNT Rp400 Ribu Cair Mulai Juni–Juli, Ini Kata Mensos Gus Ipul
Mensos Gus Ipul: 1,6 Juta KPM Selesai Buka Rekening Kolektif, Sisanya Masih Proses
Didampingi Wabup Salmanudin, Mensos Gus Ipul Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang