Instruksi Kapolri di Rakernis Divisi Hubinter: Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberantasan TPPO

MOCOSIK.COM - Dalam upaya meningkatkan kinerja Divisi Hubinter Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Hubinter yang diselenggarakan di Pusat Misi Internasional Polri Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, (31/05/2023).

Kehadiran Kapolri pada acara tersebut juga bertujuan untuk meninjau persiapan Divisi Hubinter Polri dalam menyambut perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mengawali Rakernis tersebut, Listyo Sigit Prabowo menegaskan, beberapa instruksi kepada seluruh anggota Divisi Hubinter Polri, yang meliputi isu kesetaraan gender dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Baca Juga: Ciptakan Inovasi Baru, Kemenkumham Jatim Resmi Lantik 34 Pejabat

Listyo Sigit Prabowo menyoroti pentingnya peningkatan jumlah personel polisi wanita dalam pasukan perdamaian dunia. Polri tengah berfokus untuk meningkatkan partisipasi polisi wanita di dalam Formed Police Unit (FPU) yang berperan sebagai pasukan perdamaian dunia.

"Dalam hal ini, kami berupaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dengan menambah jumlah personel FPU. Kami berharap jumlah personel wanita terus bertambah sebagai progres dalam mencapai kesetaraan gender di Polri,"ujar Kapolri.

Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit Prabowo menekankan peran aktif seluruh anggota Divisi Hubinter Polri dalam upaya pemberantasan kasus TPPO yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI).

"Terlebih lagi, TPPO menjadi perhatian internasional. Saya meminta kerja sama antara Divisi Hubinter dengan negara-negara mitra,"ungkap Kapolri.

Menurut Kapolri, anggota kepolisian yang bertugas di luar negeri harus mengusut kelompok atau sindikat kejahatan TPPO yang menargetkan WNI. Data menunjukkan bahwa sebanyak 9 juta WNI bekerja di luar negeri, dan 5 juta di antaranya berangkat secara ilegal.

"Hak-hak mereka harus dilindungi. Oleh karena itu, peran kepolisian di luar negeri, terutama di wilayah di mana WNI bekerja dan menjadi korban TPPO, harus memberikan perlindungan yang baik. Jika terjadi masalah, mereka harus segera menghubungi polisi. Saya berharap perwakilan polisi di luar negeri segera melakukan kerja sama dengan negara setempat atau menghubungi kami di Indonesia. Dengan kerja sama ini, diharapkan korban yang terkait TPPO dapat segera mendapatkan bantuan dan penyelamatan,"papar Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga: Amin Ak: Kementerian BUMN Harus Bertanggung Jawab atas Dugaan Bocornya 15 Juta Data Nasabah BSI

Selain itu, Listyo Sigit Prabowo juga mengingatkan pentingnya peran kepolisian di luar negeri dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Kapolri menyatakan, bahwa kepolisian di luar negeri perlu berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memastikan pengamanan seluruh proses demokrasi berjalan dengan baik, aman, dan lancar bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

"Kami berharap anggota kami yang bertugas di luar negeri dapat membantu KPU dengan memeriksa dan mencatat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan demikian, kami dapat mengetahui jumlah personel yang diperlukan untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara di luar negeri,"tutur Listyo Sigit Prabowo.