Pangeran Khairul Saleh juga mengingatkan kepada Pemerintah, untuk memastikan bahwa masyarakat Papua merasa aman dan terlindungi dari ancaman KKB. Sebab, hal ini termasuk dengan meningkatkan kehadiran aparat keamanan di daerah-daerah rawan dan memberikan bantuan kepada korban kekerasan KKB.
"Pemerintah harus memberikan perlindungan, maksimal kepada masyarakat sipil di Papua. Selain itu, warga juga harus merasa aman dan terlindungi dirumah mereka sendiri. Bantuan kepada korban kekerasan juga harus segera diberikan. Kita harus menghormati hak hidup secara aman dan nyaman bagi masyarakat di Papua. Kasihan warga yang tidak bersalah terus menjadi korban kekerasan,"ungkapnya.
Pangeran Khairul Saleh juga menekankan pentingnya soliditas POLRI - TNI dalam menyelesaikan aksi kekerasan KKB, agar sinergi aparat semakin ditingkatkan. Meski pendekatan humanis dan pembangunan perlu, penegakan hukum juga harus jadi prioritas.
"Jika pendekatan penegakan hukum ini ditingkatkan, saya yakin isu tentang separatisme dan tuntutan kemerdekaan di Papua akan lebih bisa dikelola,imbuhnya.
Diketahui, bahwa kasus kekerasan KKB di Papua bukan yang pertama. Bahkan sebelumnya, KKB melakukan aksi baku tembak di hadapan masyarakat, sehingga warga Papua merasa resah dan ketakutan pada tahun 2023.
Bahkan, KKB juga membakar sekolah di Pegunungan Bintang. Sekolah merupakan sarana dan prasarana pendidikan untuk anak-anak Papua agar menjadi penerus bangsa. KKB juga sering mengincar aparat dan tak sedikit personel TNI-POLRI menjadi korban.
Komisi III DPR RI yang membidangi urusan penegakan hukum dan HAM, itu meminta Pemerintah mengedepankan pendekatan sosial dan budaya. Apalagi, KKB banyak merekrut warga termasuk anak-anak muda, seperti di Yahukimo, karena para Pelaku diketahui banyak yang berusia muda.
"Tapi pendekatan pembangunan, sosial budaya dan humanisme perlu dibarengi dengan ketegasan penegakan hukum,"ujarnya.
Pangeran Khairul Saleh menegaskan, bahwa perdamaian dam keadilan harus menjadi tujuan bersama di Bumi Cenderawasih. Untuk itu, upaya dan kerja keras agar hak-hak masyarakat Papua terlindungi dan perlu menjadi prioritas.
"Kita tidak bisa membiarkan kekerasan KKB terus hidup berkembang dan merugikan masyarakat sipil, serta negara. Dengan langkah-langkah tegas, penegakan hukum yang adil dan sinergi antara POLRI dan TNI, kita berharap keamanan dan perdamaian di Papua dapat segera terwujud,"pungkasnya.***