•Bansos PKH: 8 juta KPM (80,49% dari kuota), senilai Rp5,8 triliun
• Bansos Sembako: 15 juta KPM (84,71%), senilai Rp9,2 triliun
• Penebalan bansos: Tambahan Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan kepada 15 juta dari 18,3 juta KPM, senilai Rp6,19 triliun.
Namun, terdapat 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos. Ini disebabkan oleh:
1. Peralihan penyaluran dari PT Pos ke bank Himbara sesuai Perpres Nomor 63 Tahun 2017.
2. 629.513 KPM baru yang belum memiliki rekening.
3. Proses verifikasi dan analisis rekening oleh PPATK untuk memastikan bansos tidak salah sasaran.
Perpres hanya mengizinkan pengecualian bagi kelompok rentan seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, dan warga di daerah tanpa infrastruktur bank.
"PPATK siap membantu Pak Menteri ke depan. Kita berharap bansos makin efektif dan tepat sasaran,"tegas Ivan.
Langkah kolaboratif Kemensos dan PPATK ini diharapkan menjadi tonggak penting menuju reformasi penyaluran bansos yang lebih transparan, adil, dan bebas penyimpangan.***