JOMBANG, MOCOSIK.COM - Ketegasan Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang tengah diuji, menyusul polemik pengelolaan kawasan wisata Jombang Kuliner yang belum juga menemui titik terang.
Hearing antara Forum Pemuda Jombatan Bersatu dan Komisi B DPRD Jombang pada Selasa 16 Juli 2025, menghasilkan rekomendasi agar Dinas Perdagangan segera menyelesaikan konflik dan menciptakan suasana kondusif di kawasan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, pada Jumat (18/7/2025), Dinas Perdagangan menggelar rapat koordinasi di Ruang Srikandi dengan mengundang berbagai pihak, termasuk Ketua Forum Pemuda Jombatan Bersatu, pengelola kawasan Jombang Kuliner yang tergabung dalam Spekal (yang telah menerima SK dari dinas), serta perwakilan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Polres Jombang.
Namun, hingga pukul 10.15 WIB, perwakilan Spekal tidak menghadiri undangan resmi tersebut. Meski demikian, rapat tetap dilanjutkan.
Baca Juga: DPRD Jombang Bahas Polemik Parkir Jombang Kuliner, Warga Jombatan Tuntut Keadilan
Dalam pertemuan itu, Forum Pemuda Jombatan Bersatu melalui Ketuanya, Aan Teguh Prihanto, bersama tokoh masyarakat RW 07 Kelurahan Jombatan, kembali menyampaikan aspirasi agar pengelolaan parkir dan MCK diserahkan kepada pemuda setempat.
Hal ini sejalan dengan surat permohonan yang sebelumnya diajukan oleh Karang Taruna Kelurahan Jombatan.
Perwakilan Polres Jombang, Ipda Cahyo dalam paparannya menegaskan, bahwa konflik ini tidak akan tuntas jika dinas sebagai leading sector tidak segera mengambil langkah tegas.
"Apapun keputusan dinas, semua pihak harus tunduk dan patuh terhadapnya,"katanya, Jumat (18/7/2025).
Kepala Dinas Perdagangan, Suwignyo saat memimpin rapat tersebut menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera mengambil keputusan atas masukan dan dinamika yang berkembang.
"Dari masukan yang sudah di sampaikan, maka kami akan segera memutuskan,"ucapnya
Terpisah, Ketua Forum Pemuda Jombatan Bersatu, Aan Teguh Prihanto menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak pemuda lokal agar diberi ruang dalam pengelolaan kawasan Jombang Kuliner, termasuk dalam pengelolaan lapak, parkiran, dan MCK.
"Kalau nantinya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, kami tetap meminta agar warga Jombatan tetap dilibatkan dan mendapat porsi yang adil,"tegas Aan.