nasional

Pemkab Jombang Gelar Konsolidasi Bersama Kepala Desa, Bahas Optimalisasi PAD dan Lonjakan PBB-P2

Kamis, 21 Agustus 2025 | 16:37 WIB
Pemkab Jombang bersama kepala desa menggelar konsolidasi dan audiensi dengan Bupati Jombang Bahas Optimalisasi PAD dan Lonjakan PBB-P2 (jombangkab.go.id)

 

JOMBANG, MOCOSIK.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersama seluruh kepala desa menggelar konsolidasi dan audiensi dengan Bupati Jombang, di Ruang Bung Tomo, Kantor Pemkab Jombang, Rabu (20/8/2025) malam.

Forum ini menjadi wadah menyelaraskan visi, menampung aspirasi desa, sekaligus merumuskan langkah konkret untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara dihadiri langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., Sekda Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., Ketua DPC Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jombang Supono, serta seluruh kepala desa se-Jombang.

Suasana audiensi berlangsung terbuka dengan berbagai masukan yang disampaikan langsung oleh para kades.

Baca Juga: Tingkatkan PAD dan PBB P2, Ini yang Disampaikan Pj Bupati Jombang Pada Kades di Wonosalam

Salah satu aspirasi datang dari Kepala Desa Ploso, Nining Permatasari. Ia menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan besar yang mulai beroperasi di wilayahnya.

"Perusahaan-perusahaan mulai beroperasi, dan kami optimis dampaknya akan sangat positif terhadap penerimaan daerah. Namun tentu kami berharap dukungan regulasi dari pemkab agar potensi ini bisa dimaksimalkan,"ujarnya.

Ketua DPC PKDI Jombang, Supono menyampaikan sikap resmi organisasi yang menaungi para kepala desa. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap revisi Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kami juga berkomitmen menjaga kondusivitas Pemkab Jombang, serta mendukung penuh kepemimpinan Abah Bupati untuk mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera,"tegasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Warsubi menyoroti persoalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak signifikan pada 2024–2025 imbas penerapan Perda tersebut.

"Dua bulan sebelum dilantik, kami sudah sampaikan ke DPRD dan Kepala Bapenda soal lonjakan PBB-P2. Saya paham betul, karena saat itu saya masih menjabat sebagai kepala desa,"kata Warsubi.

Ia menambahkan, pemerintah bersama perangkat desa telah menampung keberatan masyarakat terkait kenaikan tersebut.

"Alhamdulillah, pengajuan penyesuaian diterima dan ditanggapi dengan baik,"ujarnya.

Halaman:

Tags

Terkini