Farid Fadjaruddin: Mutasi dan Rotasi ASN dalam Pemerintahan Sebuah Keharusan

JOMBANG, MOCOSIK.COM - Mutasi dan rotasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang lumrah terjadi dalam sebuah organisasi, terlebih di lingkup pemerintahan.

Hal ini disampaikan Ketua Perkumpulan Pengacara Indonesia (Perari) Cabang Jombang, Farid Fadjaruddin, S.H., M.H., pada Senin (18/8/2025).

Menurut Farid, mutasi adalah perubahan posisi, jabatan, atau tempat kerja yang dilakukan pimpinan organisasi terhadap pegawai, baik secara horizontal maupun vertikal (promosi maupun demosi).

Sementara itu, rotasi lebih dimaknai sebagai perpindahan pegawai ke tempat kerja dengan lingkup dan tugas berbeda, agar terhindar dari kejenuhan dan penurunan kinerja. 

Baca Juga: Profil Lengkap Farid Fadjaruddin, S.H., M.H., Pengacara Senior Asal Jombang

"Keduanya merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pegawai, menumbuhkan motivasi, memperluas pengetahuan dan pengalaman, serta mendorong produktivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat,"jelas Farid.

Ia menegaskan, mutasi dan rotasi ASN di pemerintah pusat maupun daerah adalah sebuah keharusan. Selain untuk mengisi kekosongan jabatan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan karier pegawai.

"Dalam setiap kepemimpinan, spirit of change (semangat perubahan) selalu ada demi perkembangan dan perbaikan organisasi pemerintahan. Menjadi tidak masuk akal bila dalam sebuah birokrasi tidak ada mutasi maupun rotasi,"tegasnya.

Lebih lanjut, Farid menyebut mutasi dan rotasi merupakan bagian dari "tour of duty", atau masa penugasan ASN, yang didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi jabatan.

"Mutasi dan rotasi adalah mekanisme normal dalam sistem kepegawaian. Harapannya, langkah ini dapat menjadi pendorong tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang lebih baik,"pungkasnya.***