JOMBANG, MOCOSIK.COM – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) resmi meluncurkan Kick Off Piloting Program“Miskin Ekstrem Pasti Kerja”di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Senin (29/12/2025) pagi.
Program ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Kabupaten Jombang dipilih sebagai lokasi piloting pertama secara nasional karena dinilai memiliki komitmen kuat serta kesiapan ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi.
Mewakili Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. (Gus Imin), Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si. menegaskan, bahwa pemerintah kini mengedepankan pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sosial.
Baca Juga: Bangga! Siswa Jombang Ukir Prestasi Nasional, Bupati Warsubi Berikan Tiga Penghargaan
Menurutnya, Program“Miskin Ekstrem Pasti Kerja”memastikan setiap anggaran negara benar-benar menghasilkan dampak ekonomi nyata. Masyarakat miskin ekstrem tidak hanya diberikan pelatihan, tetapi langsung ditempatkan bekerja sebagai tenaga operasional di unit-unit SPPG.
"Kita ingin memastikan bahwa masyarakat miskin ekstrem memiliki pendapatan tetap. Dari Jombang ini kita buktikan bahwa kemiskinan ekstrem bisa dihentikan dengan pekerjaan yang pasti,"ujar Prof. Nunung saat membacakan sambutan Menko PM.
Secara nasional, Kemenko PM memproyeksikan program ini mampu menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja pada periode 2025–2026 seiring dengan pengembangan SPPG di berbagai daerah.
Khusus di Kabupaten Jombang, sebanyak 300 orang telah mengikuti pelatihan dan siap bekerja dengan estimasi penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan.
Prof. Nunung menambahkan, penghasilan tetap akan menjaga stabilitas ekonomi keluarga miskin ekstrem sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat dalam menghadapi kenaikan biaya hidup.
Selain itu, ekosistem lokal juga diperkuat karena kebutuhan bahan baku SPPG dipasok langsung dari petani dan pedagang sekitar.
"Kami mengapresiasi Jombang karena mampu membangun ekosistem lokal. Ini bukan hanya soal kerja, tapi juga menggerakkan UMKM dan petani di sekitarnya,"jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenko PM juga menyampaikan empat arahan strategis kepada pemerintah daerah, diantaranya sebagai berikut;