• Menjadikan sekolah dan madrasah sebagai sarana pembentukan karakter mandiri sejak dini
• Memfasilitasi sertifikasi bagi masyarakat usia produktif
• Memastikan keluarga miskin terserap sebagai tenaga kerja di setiap unit SPPG
• Meningkatkan akurasi data sosial ekonomi agar program tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin, mewakili Bupati Jombang Warsubi, menyambut baik peluncuran program strategis tersebut.
Ia menilai program ini membuka jalan nyata bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara bermartabat.
"Di Jombang, program ini menyasar 300 penerima manfaat yang akan dilatih dan langsung ditempatkan di tujuh SPPG yang tersebar di Kecamatan Bareng, Diwek, Ngoro, dan Jombang,"ungkap Salmanudin yang hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si.
Wakil Bupati Jombang juga berpesan kepada para peserta pelatihan agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh demi membangun kehidupan keluarga yang lebih layak.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
"Target kami jelas, kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026. Jombang siap menjadi contoh daerah yang berhasil mengentaskan kemiskinan berbasis pemberdayaan tenaga kerja produktif,"tegasnya.
Baca Juga: Konferensi Pers Akhir Tahun, Polres Jombang Evaluasi Situasi Kamtibmas 2025
Kegiatan kick off ini ditandai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada perwakilan peserta pelatihan, penyerahan sertifikat individu, serta penyerahan simbolis serapan tenaga kerja kepada pengelola SPPG.
Tercatat, SPPG Jombang Ngoro Badang menyerap 60 tenaga kerja, sementara SPPG Jombang Bareng Banjaragung menyerap 50 tenaga kerja dari keluarga miskin ekstrem.
Acara yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Jombangkab oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jombang tersebut, ditutup dengan prosesi pengguntingan pita dan peninjauan fasilitas dapur SPPG Jombang Ngoro Badang oleh jajaran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Pemerintah Kabupaten Jombang.
Fasilitas ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada 8 Januari 2026.
Dengan dimulainya piloting di Jombang, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026 dapat tercapai melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.***