JOMBANG, MOCOSIK.COM – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang terus mematangkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Dalam hal ini, BPKAD Jombang menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027, serta Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 untuk Reviu Standar Pelayanan Publik, pada Kamis (12/02/2026).
Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Baca Juga: Mengawal Instruksi Bupati Jombang, BPKAD Bersama Inspektorat Gelar Desk Efisiensi Belanja
Regulasi ini menegaskan, bahwa rancangan awal Renja Perangkat Daerah harus dibahas bersama pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah guna memperoleh saran dan pertimbangan.
Selain itu, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik mengacu pada ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur masyarakat, akademisi, hingga mitra kerja BPKAD.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang, Supadi dalam keterangannya menyampaikan, kehadiran para stakeholder dinilai krusial untuk menyelaraskan persepsi, menghimpun aspirasi, serta merumuskan strategi yang adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, peserta tidak hanya membahas rancangan program dan kegiatan tahun 2027, tetapi juga memberikan evaluasi terhadap standar pelayanan publik yang selama ini dijalankan.
"Dialog terbuka ini diharapkan mampu meminimalkan potensi kendala serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan,"imbuhnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai simbol komitmen bersama.
"Hasil forum selanjutnya akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan Renja BPKAD, sekaligus memperkuat peran strategis BPKAD dalam mendukung pembangunan Kabupaten Jombang yang lebih efektif dan berkelanjutan,"pungkas Supadi.***