JOMBANG, MOCOSIK.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memulai tahapan penting perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027.
Kegiatan yang dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) tersebut dibuka langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, SH., M.Si., di Ruang Bung Tomo, Kamis (26/3/2026).
Acara diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial pemerintah. Selain itu, ditampilkan Tari“Bumi Langit”, tarian kontemporer yang memadukan budaya lokal seperti Sandur Manduro dan Tari Remo sebagai simbol pelestarian budaya daerah.
Baca Juga: Musrenbang RKPD 2026 di Jombang Dimulai, Ini Pagu Indikatif yang Dikucurkan di Setiap Kecamatan
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi memaparkan arah pembangunan Jombang tahun 2027 yang menitikberatkan pada integrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Tema pembangunan yang ditetapkan adalah “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer.”
Menurut Warsubi, sektor industri dan perdagangan harus mampu memperkuat sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi fondasi ekonomi masyarakat Jombang.
"Perencanaan pembangunan harus mampu menjawab tantangan dan selaras dengan potensi riil daerah,"terangnya.
Ia juga memberikan empat arahan kepada seluruh kepala perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja, yakni perencanaan yang adaptif dan inovatif, efisien serta berorientasi pada dampak, memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mematuhi ketentuan mandatory spending, termasuk alokasi minimal 40 persen untuk infrastruktur pelayanan publik.
Bupati Warsubi menegaskan, pembangunan Jombang ke depan akan diperkuat melalui implementasi delapan program prioritas Asta Cita Bupati dan Wakil Bupati.
Program tersebut meliputi pembangunan desa dan kota yang inklusif, peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.