Wabup Jombang Buka Musrenbang RKPD 2027, Fokus Integrasi Industri dan Sektor Primer

JOMBANG, MOCOSIK.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat kecamatan, Kamis (5/2/2026) siang.

Musrenbang yang dipusatkan di Pendopo Kecamatan Bareng tersebut diikuti Kecamatan Bareng, Ngoro, Mojowarno, dan Wonosalam.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Jombang Salmanudin, S.Ag., M.Pd., jajaran staf ahli, kepala OPD lingkup Pemkab Jombang, para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, delegasi desa, kepala UPTD, kepala sekolah, serta perwakilan organisasi perempuan dan kemasyarakatan. 

Baca Juga: Musrenbang RKPD 2026 di Jombang Dimulai, Ini Pagu Indikatif yang Dikucurkan di Setiap Kecamatan

Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Jombang Salmanudin yang mewakili Bupati Jombang Warsubi menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, yang harus segera diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Beberapa program prioritas nasional yang ditekankan antara lain, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah) di seluruh instansi hingga tingkat desa, swasembada pangan dan energi, serta program strategis lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Gus Wabup juga menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2027 yakni“Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer”. Tema ini bertujuan memperkuat posisi Jombang sebagai wilayah produksi sekaligus distribusi.

"Sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan harus menjadi fondasi kuat yang terhubung langsung dengan industri pengolahan serta pasar, baik konvensional maupun digital,"tegasnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa mulai tahun 2026 sebagai masa transisi menuju 2027, terjadi perubahan kebijakan pengalokasian anggaran.

Pagu Indikatif Kewilayahan kini dialihkan menjadi Prioritas Kecamatan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai pusat pelayanan publik dan simpul pembangunan.

Setiap kecamatan akan memperoleh alokasi anggaran tetap, antara lain Rp1 miliar untuk peningkatan kualitas jalan kabupaten dan Rp200 juta untuk pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Selain infrastruktur, Pemkab Jombang meluncurkan program unggulan Desa Maju dan Sejahtera (Desa Mantra) yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Program Desa Mantra menyasar kegiatan berbasis lingkungan di tingkat RT/RW dan dasawisma, pengadaan seragam Linmas untuk penguatan keamanan desa, serta pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan.