MOCOSIK.COM - Pemerintah Indonesia akan mengadakan uji kesetaraan bagi para santri dengan tujuan untuk mengukur kualitas pendidikan kesetaraan.
Diperkirakan sebanyak 36.604 santri akan mengikuti ujian tersebut pada tahun 2023.
Menurut Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono Abdul Ghafur, uji kesetaraan ini akan menyesuaikan antara hasil pendidikan nonformal dan formal.
Baca Juga: Kemenag Susun Buku Kisah dalam Al-Qur'an: Menanamkan Moderasi Beragama pada Anak-anak
Hal ini juga untuk memastikan bahwa peserta didik pendidikan nonformal mendapatkan akses terhadap penyetaraan hasil belajar yang sama.
Untuk melancarkan pelaksanaan uji kesetaraan ini, dibutuhkan kerjasama serta dukungan fasilitas yang baik agar bisa terlaksana dengan maksimal.
Uji kesetaraan akan dilaksanakan di Lembaga Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah yang sudah terakreditasi. Dirinya berharap semua tahap ujian ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Kasubdit Pendidikan Kesetaraan, Rahmawati, menambahkan bawah 36.604 santri ini berasal dari 833 Lembaga PKPPS Pendaftar.
"Angka prediktif ini terdiri dari 2.349 pendaftar santri Ula, 23.791 pendaftar santri Wustha, dan 10.464 pendaftar santri Ulya,"kata Rahmawati.
Pelaksanaan uji kesetaraan PKPPS ini harus memperhatikan persiapan sistem pembelajaran di satuan pendidikan dan pendataan yang valid serta persiapan sarana prasarana yang memenuhi persyaratan.
Semua data peserta Uji Kesetaraan PKPPS harus presisi dan akurat karena data dasar yang tepat mengenai PKPPS menjamin kualitas pelaksanaan dan hasil Uji Kesetaraan.
Karena itu, penting untuk membangun basis data PKPPS yang kredibel dan diakui.
Melalui koordinasi, sosialisasi, dan penguatan terkait uji Kesetaraan PKPPS, semoga pelaksanaan ujian ini berjalan dengan baik dan hasilnya memuaskan.***