Penyaluran Bansos Dinilai Tak Tepat Sasaran, Wakil Ketua Komisi VIII: Percepat Penyusunan DTKS

MOCOSIK.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyoroti terkait banyaknya penyaluran bantuan sosial (bansos), yang dinila belum tepat sasaran.

Menurutnya, hal ini disebabkan belum tuntasnya proses penyusunan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Oleh karena itu, dia mendukung upaya percepatan dan perbaikan data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI.

"Masih banyak hal yang di diskusikan, terutama terkait penanganan masyarakat miskin. Ada orang miskin tapi tidak dapat bantuan, ada orang kaya, tapi dapat bantuan. Maka DTKS kita belum tuntas dan kami ingin agar permasalahan ini bisa diselesaikan,"terangnya usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/7/2024).

Baca Juga: Puan Maharani: DPR dan Perangkat Desa Sepakat Hormati Proses Revisi UU Desa

Dalam hal ini, Marwan Dasopang berharap, agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah tidak tergolong miskin, ini dapat segera keluar dari DTKS. Hal itu agar penyaluran bantuan sosial dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Kami ingin mendorong pemerintah, untuk mempercepat pengurangan masyarakat miskin. Yang pasti yang punya kemampuan untuk keluar (dari data kemiskinan), segera bisa dikeluarkan. Kalau begitu, sekarang kita menangani 10 juta keluarga yang disebut menerima PKH,"ucapnya.

Marwan Dasopang menyebut, ada 8 juta keluarga menerima BPNT, itu bagaimana caranya? Paling tidak 1 juta dulu saja keluar dalam satu periode, agar bisa memberikan peluang bagi masyarakat untuk segera selesai dari kemiskinan.

"Nanti pada tahap berikutnya, memang orang yang betul-betul tidak bisa menyelesaikan urusannya, itu yang kita bantu. Kalau orang yang tidak bisa punya akses kepermodalan harus kita kasih,"imbuhnya.

Oleh karena itu, Marwan Dasopang terus mendorong kepada pemerintah untuk melakukan percepatan pengurangan angka kemiskinan, yakni dengan memaksimalkan anggaran sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Baca Juga: OJK Blokir Ribuan Rekening Judi Online, Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah Sebut Belum Efektif

"Kami ingin mendorong lemerintah untuk mempercepat pengurangan masyarakat miskin. Yang pasti, punya kemampuan untuk keluar (dari data kemiskinan), segera bisa dikeluarkan dengan intervensi satu, mengenai bantuan rumah, yang kedua bantuan permodalan, karena anggaran sosial kita ini terlalu besar,"ungkapnya.

Marwan Dasopang menjelaskan, masyarakat yang tergolong miskin, tentunya ingin keluar dari kondisi tersebut.

"Perlu uluran tangan bersama untuk dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan,"tutup Marwan Dasopang.***