LSM CBN Jombang Soroti Dugaan Monopoli dan Ketidaktransparanan Pengadaan Barang/Jasa

JOMBANG, MOCOSIK.COM - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakra Baskara Nusantara (CBN) Jombang menyoroti adanya dugaan praktik monopoli dan kurangnya transparansi dalam pengadaan barang/jasa di Dinas Sosial Kabupaten Jombang selama periode 2022-2024.

Dugaan ini muncul setelah ditemukan indikasi, bahwa sejumlah pengadaan bernilai ratusan juta rupiah diduga dikuasai oleh satu penyedia.

Berdasarkan data yang dihimpun, LSM CBN Jombang menemukan bahwa dalam beberapa kali pengadaan, penyedia yang sama terpilih secara berulang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tentunya, hal ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik monopoli yang tidak memberikan kesempatan yang adil bagi penyedia lain. 

Baca Juga: Kasak Kusuk Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa di Jombang Terselubung, Begini Kata Kepala Dinas

Ketua LSM Cakra Baskara Nusantara (CBN) Kabupaten Jombang, Imam Subagio melalui bidang investigasi Aditya Beny Suryanata, mengungkapkan kekecewaannya atas dugaan praktik konspirasi jahat ini. Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dokumen pengadaan dan distribusi.

"Kami telah berulang kali meminta detail dokumen pengadaan dan distribusi, yang seharusnya menjadi informasi publik. Tujuannya adalah untuk mengetahui identitas pimpinan dan alamat UD, serta spesifikasi barang seperti jenis, merek, jumlah, dan harga satuan,"kata Beny, Jum'at (7/3/2025).

Menurutnya, permintaan tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai dari pihak PPK.

"Pihak PPK dinilai berbelit-belit dan memberikan alasan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya upaya untuk menutupi informasi penting,"tegasnya.

Tuntutan Transparansi dan Tindak Lanjut

LSM CBN Jombang menduga, adanya upaya untuk menutupi informasi penting yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Mereka menegaskan, akan terus mengawal adanya dugaan konspirasi jahat dan kami menuntut transparansi dari pihak terkait.

"Kami akan terus mengawal dugaan adanya konspirasi jahat ini dan menuntut transparansi dari pihak terkait,"pungkas Beny.***