Kolaborasi Bersama Wujudkan Jombang Maju dan Sejahtera, Abah Bupati Kawal Musrenbang RKPD 2026

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Ir. Mohamad Yasin memaparkan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Sebab, rioritas pembangunan di daerah harus selaras dengan Quick Win Presiden Prabowo Subianto.

"Segala program pemerintah daerah seyogyanya selaras dengan pemerintah pusat. Begitupun dengan data yang pemerintahan, akan terakselerasi menjadi satu data,"paparnya.

Disampaikan juga terkait program yang kini tengah menjadi sorotan pemerintah pusat adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa dan lain sebagainya.

Menanggapi hal tersebut, Abah Jombang Bupati memberikan arahan kepada kepala OPD terkait, untuk segera menindaklanjuti instruksi pembangunan Sekolah Rakyat. Mulai dari persiapan lahan yang digunakan, luas lahan, perizinan dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, terkait program Koperasi Desa Merah Putih, Abah Bupati menginstruksikan segera dilakukan pendataan dan sosialisasi ke Koperasi di desa-desa. Pihaknya juga membuka peluang kepada koperasi yang telah terbentuk untuk bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih.

Segala program di era kepemimpinan Abah Bupati dipastikan selaras dengan 8 Quick-Win dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk membakar semangat pembangunan, Abah Bupati mengajak untuk menggaungkan tagline.

Dijelaskannya, Kobarkan Mantra Melalui Asta Cita", yang merupakan akronim dari kolaborasi bersama mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua melalui asta cita dengan 8 program prioritas.

"Tagline ini menegaskan bahwa mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua, membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, elemen, dan pemangku kepentingan. Setiap pihak harus berkontribusi sesuai dengan kapasitas, sumber daya, dan mekanisme yang ada, serta saling mendukung demi mencapai hasil yang telah ditetapkan,"jelas Abah Bupati Jombang.

Abah Bupati Jombang berharap, agar Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik ini bisa berjalan lebih adaptif dan integratif, sehingga mampu menjawab permasalahan serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dengan tepat dan strategis.***