Parkir Jombang Kuliner Jadi Sorotan, Karang Taruna Desak Disdagrin Libatkan Pemuda Lokal

JOMBANG, MOCOSIK.COM - Pengelolaan lahan parkir di kawasan Jombang Kuliner (JOKUL) memicu polemik.

Pasalnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang diketahui menunjuk Serikat Pekerja Kaki Lima (SEPEKAL) sebagai pengelola sementara area parkir tanpa melibatkan warga sekitar, khususnya Karang Taruna Kelurahan Jombatan yang secara geografis dan sosial paling dekat dengan lokasi.

Penunjukan ini dinilai sepihak dan tidak mempertimbangkan potensi pemuda lokal. Bahkan, Karang Taruna merasa dikesampingkan dari proses pengambilan keputusan, meskipun mereka telah lebih dahulu mengajukan permohonan resmi untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan.

"Seharusnya pihak Disdagrin Jombang mempertimbangkan keberadaan kami sebagai warga lokal. Kami punya tenaga muda dan semangat untuk berkontribusi, khususnya di sektor parkir,"kata Ketua Karang Taruna Kelurahan Jombatan Alif Rahmat Apriyanto, usai menghadiri pertemuan dengan Disdagrin Jombang, Senin (17/6/2025). 

Baca Juga: TP PKK dan Dinkes Jombang Satukan Langkah Tekan Stunting, Targetkan Penurunan 3 Persen di 2025

Surat keberatan yang dilayangkan Karang Taruna sebelumnya akhirnya ditindaklanjuti dengan undangan resmi untuk menghadiri pertemuan di Kantor Disdagrin Jombang.

Namun, forum yang dijadwalkan terbuka berubah menjadi terbatas. Hanya saja dua perwakilan dari Karang Taruna yang diizinkan untuk masuk, sementara anggota lainnya harus menunggu di luar.

Dalam pertemuan itu, juga dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan dan pihak SEPEKAL, yang kehadirannya justru menjadi sorotan.

"Kami heran, kenapa justru SEPEKAL yang hadir dalam forum ini. Padahal, surat keberatan datang dari kami. Seharusnya forum ini jadi wadah penyampaian aspirasi kami, bukan malah dikendalikan sepihak,"ungkap salah satu pengurus Karang Taruna yang tidak diperkenankan masuk.

Karang Taruna menyayangkan proses ini dan menilai, bahwa Disdagrin Jombang telah mengabaikan prinsip partisipatif dan semangat pemberdayaan pemuda.

Mereka juga meminta agar kebijakan penunjukan pengelola parkir ditinjau ulang dan mengutamakan keterlibatan langsung masyarakat sekitar.

Menanggapi situasi ini, Karang Taruna Kelurahan Jombatan berencana mengajukan audiensi lanjutan ke DPRD Kabupaten Jombang. Mereka juga akan meminta fasilitasi dari Lurah Jombatan, untuk memperjuangkan hak partisipatif warga.

"Kami tidak anti kerja sama. Tapi kami menuntut keadilan dan keterbukaan. Jangan sampai kami hanya jadi penonton di kampung sendiri,"tegas Ketua Karang Taruna Jombatan.