Pemerintah Luncurkan 8 Program Akselerasi Pembangunan, Sasar Tenaga Kerja hingga UMKM

JAKARTA, MOCOSIK.COM – Pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Program pertama adalah magang industri bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun.

Sebanyak 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara akan ditempatkan di sektor industri dengan uang saku setara UMP selama enam bulan. Anggaran disiapkan sebesar Rp198 miliar. 

Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Kebebasan Berpendapat, Instruksikan Aparat Bertindak Tegas Aksi Anarkis

Pemerintah juga memperluas insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang sebelumnya hanya untuk sektor padat karya.

Kini, skema ini mencakup pekerja pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target 552 ribu penerima manfaat dan alokasi Rp120 miliar.

Di sisi perlindungan sosial, pemerintah melanjutkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk Oktober–November dengan anggaran Rp7 triliun.

Sementara itu, sebanyak 731.361 pekerja bukan penerima upah seperti driver daring, ojek, sopir, kurir, dan pekerja logistik akan mendapat subsidi iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen, dengan anggaran Rp36 miliar melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk sektor perumahan, BPJS Ketenagakerjaan menurunkan bunga Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BI rate plus 5 persen menjadi plus 3 persen untuk pembiayaan pekerja, dan dari plus 6 persen menjadi plus 4 persen bagi pengembang.

Target awal program ini 1.000 penerima manfaat tahun ini, dengan alokasi Rp150 miliar.

Pemerintah juga menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dijalankan Kementerian PUPR dan Kemenhub pada September–Desember 2025, dengan 609.465 penerima manfaat. Anggaran yang dialokasikan Rp3,5 triliun (PUPR) dan Rp1,8 triliun (Kemenhub).

Di bidang regulasi, pemerintah mempercepat deregulasi PP 28/2025 melalui integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem OSS, dengan dukungan data Badan Informasi Geospasial. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp1 triliun.