"Jangan menyakiti dengan kata-kata "Wartawan Bodrek dan LSM Abal-abal" atau sebagainya, karena saya seorang mantan Pimpinan Redaksi dan penggerak tim media sangat terpukul ketika ada seorang pejabat publik seperti itu. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi semua pejabat publik, terutama menteri desa ketika selalu digaungkan ada Wartawan bodrek atau LSM abal-abal,"imbuhnya.
Bang Jack mengatakan, jika ia khawatir tidak ada kepercayaan masyarakat kepada Wartawan atau Jurnalis. Justru ini akan menguntungkan para oknum-oknum aparat desa, atau pemerintah pengabdi negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
"Secara fundamental, bukan kapasitas Kemendes PDTT berbicara mengenai jenis dan statuta Wartawan. Seharusnya, jika memang laporan dan temuan di lapangan itu terjadi, maka Kemendes PDTT dapat berkolaborasi dengan Menteri Komdigi, selaku pemilik ranah kewartawanan dan legalitas profesi media ini,"sebut dia.
Bang Jack menjelaskan, terkait jenis dan kapasitas LSM sebagai penyeimbang dan kontrol sosial masyarakat, ranah ini ada pada Mendagri sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Sistim Pengelolaan Informasi Organisasi Kemasyarakatan, juga UU Ormas yaitu UU 17 Tahun 2013. (Divisi Humas SJN)