JOMBANG, MOCOSIK.COM - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memperketat pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Hal ini menyusul maraknya kasus tindak pidana dan peredaran minuman keras yang mencoreng citra Jombang sebagai Kota Santri.
Bupati Jombang, Warsubi memimpin langsung rapat koordinasi Kamtibmas yang dihadiri oleh Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Kasdim 0814 Jombang Mayor CKE Nurhadi, dan Sekdakab Jombang Agus Purnomo, di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang. Senin, (24/3/2025).
Baca Juga: Usai Timbul Polemik, 4 Sertifikat Aset Ruko Citra Niaga Milik Pemkab Jombang Kini Diserahkan
Dalam arahannya, Bupati Warsubi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif.
"Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas kepolisian, tetapi tanggung jawab kita bersama,"terangnya.
Rapat koordinasi ini dilatarbelakangi oleh beberapa kasus tindak pidana yang menonjol di Jombang, beberapa hari terakhir seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan perampasan, yang seringkali dipicu oleh konsumsi minuman keras.
Selain itu, ditemukan pula produksi minuman keras ilegal di Kecamatan Ngoro dan maraknya penjualan miras secara sembunyi-sembunyi di berbagai wilayah.
"Tidak selayaknya Jombang sebagai Kota Santri, tetapi peredaran minuman keras masih ada. Belum lagi peredaran narkoba, pembunuhan sadis, pemerkosaan disertai pembunuhan, masih banyaknya wanita berpakaian minim menjaga angkringan di sepanjang Jl. Gus Dur, Jl. A. Yani, Jl. Hasyim Asy'ari dan beberapa ruas jalan lainnya di tengah kota,"ungkap Bupati Jombang Warsubi.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Abah Warsubi menginstruksikan beberapa langkah konkret kepada masing masing OPD sesuai tugas dan fungsinya.
Baca Juga: Pemkab Jombang Luncurkan Program Interkoneksi Wisata Religi Edukatif
"Satpol PP secara sinergi tingkatkan patroli dan penertiban, serta berkoordinasi dengan Bakesbangpol untuk deteksi dini potensi gangguan Kamtibmas,"ujarnya.
Dinas Perhubungan juga diharapkan meningkatkan penerangan jalan dan memasang CCTV di titik rawan. Pemerintah desa turut serta dalam pengadaan CCTV di wilayahnya.