JAKARTA, MOCOSIK.COM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahari menyampaikan laporan terkait hasil pembahasan Revisi UU ITE.
Dalam laporan yang disampaikan, bahwa sejauh ini Komisi I tetap mengutamakan unsur masyarakat dalam proses pembahasan yang ditandai dengan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para ahli terkait ITE.
"Secara keseluruhan, Panja perubahan RUU kedua atas UU ITE, telah menyelenggarakan Rapat Panja sebanyak 14 kali guna membahas seluruh substansi dan usulan baru atas Pasal-Pasal RUU ITE, serta penjelasan umum,"terangnya dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Baca Juga: DPR RI Sahkan UU Perubahan tentang ITE, Selengkapnya Baca Disini
Menurutnya, rapat pengambilan keputusan tingkat I juga disepakati sebanyak 24 perubahan substansi dalam Revisi UU ITE. Selanjutnya, perubahan itu diatur dalam sejumlah Pasal yang turut mengatur ancaman sanksi dan pidana bagi pelanggar undang-undang ITE ini.
"Terhadap seluruh substansi dimaksud dan ditambah dengan penjelasan Pasal per Pasal, telah dilakukan penyempurnaan rumusan berdasarkan teknis penulisan perundang-undangan dan kaidah Bahasa Indonesia yang baik, serta dilakukan sinkronisasi Pasal. Selanjutnya, hasil lengkap atas keseluruhan hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE sebagaimana telah dipegang oleh kita semua,"ungkap Abdul Kharis Almasyahari.
Abdul Kharis Almasyahari menyebut, perubahan UU ITE tersebut dimaksudkan untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bidang pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dengan lebih baik.
Bahkan, pihaknya mengaku bahwa pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memiliki makna yang sangat strategis. Hal itu dikarenakan, perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bidang pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dengan lebih baik.
"Semangat yang dipegang oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yaitu penataan dan perbaikan pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan setiap orang untuk memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan pertimbangan keamanan, serta ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis,"tutur Abdul Kharis Almasyahari.
Lebih lanjut, Abdul Kharis Almasyahari menambahkan, bahwa pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I tentang perubahan kedua atas RUU ITE pada tanggal 22 November 2023, fraksi-fraksi di Komisi I DPR bersama pemerintah telah menyetujui beberapa substansi terkait dengan Pasal perubahan dan atau Pasal sisipan dalam UU ITE.
Adapun beberapa substansi Pasal yang dimaksud, yaitu:
• Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah
• Perubahan ketentuan mengenai tanda tangan elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik yang wajib berbadan hukum
• Penambahan penjelasan Pasal mengenai andal, aman, beroperasi sebagaimana mestinya dan bertanggungjawab
•Penambahan ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik
• Perubahan ketentuan tentang larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.***