"Ke depan, arah pembangunan Kabupaten Jombang akan diperkuat melalui implementasi 8 Program Prioritas Asta Cita Bupati dan Wakil Bupati Jombang sebagai komitmen bersama mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,"ujarnya.
Delapan pilar pembangunan tersebut antara lain pembangunan desa dan kota yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan pengangguran dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan harmonis.
Bupati Warsubi juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan desa melalui program Desa Maju dan Sejahtera dengan skema bantuan keuangan khusus.
"Kami memastikan setiap desa di Jombang akan memperoleh anggaran minimal Rp800 juta melalui tambahan bantuan keuangan khusus sebagai langkah nyata membangun desa dan kota untuk semua,"jelasnya.
Selain itu, Pemkab Jombang juga menetapkan kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dengan alokasi Rp1 miliar per kecamatan untuk peningkatan jalan kabupaten serta Rp200 juta per kecamatan untuk pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Musrenbang RKPD 2027 ini juga menjadi momentum penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jombang oleh Wakil Ketua DPRD Octadella Billytha Permatasari, MBA., Intl., kepada Bupati Jombang.
Hal tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
"Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat mengintegrasikan pokok-pokok pikiran DPRD agar aspirasi masyarakat yang diserap melalui legislatif dapat terakomodasi secara optimal dalam RKPD 2027,"ujar Warsubi.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama unsur Forkopimda, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta berbagai pemangku kepentingan mulai dari tokoh agama, akademisi, PKK hingga Forum Anak Jombang.
Hal ini menjadi simbol dimulainya langkah bersama menuju“Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”
Sementara itu, Kepala Bapperida Jombang Hartono, S.Sos., M.M. menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Baca Juga: Wabup Jombang Buka Musrenbang RKPD 2027, Fokus Integrasi Industri dan Sektor Primer
Menurutnya, forum tersebut bertujuan menghimpun saran dan masukan dari berbagai pihak guna mempertajam prioritas pembangunan daerah serta menyelaraskan program pemerintah daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.
"Tujuannya untuk mendapatkan masukan yang dapat mempertajam prioritas pembangunan agar program yang disusun mampu menjawab tantangan nyata di lapangan,"kata Hartono.
Musrenbang ini diikuti 152 peserta dari berbagai unsur, mulai dari akademisi, tokoh agama, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat.