Pemkab Jombang Gelar High Level Meeting dan Rakor TPID, Ini yang Disampaikan Sugiat

Meski ada kendala terkait administrasi, namun Pemkab Jombang berupaya memfasilitasi pedagang dengan memberikan kemudahan membantu dalam pengurusan administrasi sebagai persyaratan.

"Para pedagang rata rata tidak ingin ribet mengurus syarat administrasi untuk mendapatkan ijin distribusi beras dari Bulog, seperti persyaratan NIB, NPWP. Sehingga Pemerintah Kabupaten Jombang siap membantu para pedagang dengan bekerja sama melibatkan BUMD Aneka Usaha Seger,"ungkap Sugiat.

Dengan adanya rapat koordinasi TPID, Sugiat berharap, agar mampu mengendalikan inflasi, utamanya kenaikan harga bahan pokok. Terlebih lagi menjelang Natal dan Tahun Baru.

"Kenaikan harga merupakan fenomena yang rutin karena permintaan tinggi. Sedangkan supply atau jumlah ketersediaan barang berkurang, sehingga terjadi kenaikan harga,"pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Masud Zuremi mengatakan, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Sebab, penanganan inflasi yang menyangkut kenaikan harga barang dan jasa, terutama harga makanan pokok seperti beras, cabai, bawang, ayam dan daging dll harus dilakukan koordinasi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kebersamaan dan kekompakan Pemkab Jombang.

"Ketika Pemkab Jombang akan operasi pasar, pastikan ketersediaan barang yang akan dipaket atau dikirim untuk operasi pasar. Ini kaitannya dengan menyongsong Natal dan Tahun Baru. Karena ini sudah menjadi kebutuhan rutin masyarakat,"tutur Masud Zuremi.

Mas'ud Zuremi juga menilai, bahwa operasi pasar yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang mempunyai nilai plus, karena harga sudah sama dan terjangkau. Ini terjadi karena ada kerjasama yang baik dengan Bulog terkait pasokan beras.

"Kunci semua ini adalah adanya kekompakan, gotong-royong, dan kebersamaan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Jombang beserta seluruh elemen masyarakat,"tutupnya.***