JAKARTA, MOCOSIK.COM – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menonaktifkan sementara Kapolresta Sleman berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
ADTT tersebut dilakukan pada 26 Januari 2026, terkait penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025.
Dalam audit tersebut, Itwasda Polda DIY menemukan adanya dugaan lemahnya pengawasan pimpinan, sehingga proses penyidikan memicu kegaduhan di tengah masyarakat dan berdampak pada menurunnya citra Polri.
Baca Juga: Bareskrim Polri Asistensi Penyelidikan Dugaan Keracunan Program Makanan Bergizi Gratis
Hasil sementara ADTT telah digelar pada 30 Januari 2026. Dalam gelar tersebut, seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan Kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa langkah penonaktifan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas institusi.
"Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,"kata Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (30/1).
Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi ADTT tersebut, Polda DIY merencanakan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) Kapolresta Sleman.
Sertijab akan dipimpin langsung Kapolda DIY dan dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 30 Januari 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang rapat Kapolda DIY.***
Artikel Terkait
Prabowo Ungkap Kondisi Korban Aksi Ricuh di RS Polri: Terbakar Leher, Paha, hingga Alat Vital
Kompol Brimob Lindas Ojol hingga Tewas Dipecat Tidak Hormat oleh Polri
Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penelantaran dan Kekerasan Berat Terhadap Anak
Polri Gagalkan Penyelundupan 50 Ribu Benih Lobster Ilegal, Potensi Rugi Negara Rp7,5 Miliar
Presiden Prabowo Anugerahkan Pangkat Kehormatan Jenderal kepada Purnawirawan TNI dan Polri
Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Libatkan 52 Personel