Pemkab Jombang Validasi Data Calon Siswa Sekolah Rakyat, Pastikan Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran

JOMBANG, MOCOSIK.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melakukan validasi data calon peserta didik program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 guna memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan.

Kegiatan peninjauan lapangan tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, S.H., M.Si., bersama tim gabungan yang terdiri dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang Mouna Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang Dra. Wor Windari, M.Si., serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi, S.T., M.M., Senin (8/6/2026).

Proses validasi turut melibatkan camat, perangkat desa, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam sistem dengan kondisi riil calon peserta didik di lapangan. 

Baca Juga: Kejar Target Tahun Ajaran Baru, Pemkab Jombang Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat 08 Tunggorono

Sekdakab Jombang Agus Purnomo menjelaskan bahwa Kabupaten Jombang memperoleh kuota sebanyak 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027. Kuota tersebut dibagi untuk tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA.

"Alhamdulillah, saat ini data calon peserta didik yang masuk sudah tercatat sebanyak 208 anak untuk jenjang SMA, 203 anak untuk jenjang SMP, dan 66 anak untuk jenjang SD,"terangnya.

Menurut Agus Purnomo, validasi lapangan dilakukan berdasarkan instruksi Bupati Jombang agar program pendidikan tersebut benar-benar menyasar keluarga yang berhak menerima manfaat.

"Sesuai perintah Abah Bupati, hari ini kita pastikan di lapangan, kita cocokkan berdasarkan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) dengan kondisi riil. Semoga dengan adanya Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang ini, kita bisa memutus mata rantai kemiskinan yang ada,"tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Jombang Agung Hariadi menjelaskan, bahwa kuota 270 siswa tersebut dibagi ke dalam tiga jenjang pendidikan dengan masing-masing jenjang mendapatkan alokasi 90 siswa. Setiap rombongan belajar (rombel) akan diisi sebanyak 30 siswa.

Ia menambahkan, proses penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat tahun ini mengacu pada petunjuk dari Kementerian Sosial dengan sistem multi entry dan multi exit. Artinya, penerimaan siswa tidak harus dimulai dari kelas satu pada setiap jenjang pendidikan.

"Prioritas diberikan kepada anak terlantar, anak tidak sekolah, anak putus sekolah atau drop out, serta keluarga desil 1 dan desil 2. Bagi yang tidak masuk DTSEN akan dilakukan ground check ulang,"jelasnya.

Dalam kegiatan validasi tersebut, tim gabungan mengunjungi sejumlah lokasi tempat tinggal calon peserta didik, di antaranya Dusun Sidodadi Desa Brangkal, Dusun Brodot Desa Brodot, dan Dusun Butuh Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek. 

Baca Juga: Dulunya Terpaksa Kerja di Bengkel, Remaja Ini Kini Sekolah Gratis di Sekolah Rakyat dari Pemerintah