Ratusan Juta DPT Pemilu Bocor dan Dijual di Dunia Maya, Legislator Minta KPU Tangani dengan Serius

JAKARTA, MOCOSIK.COM - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menegaskan, bahwa Pemerintah Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menindaklanjuti secara serius, terkait kebocoran 204 juta Data Pemilih Tetap (DPT) di dunia maya.

Sukamta juga menekankan, jika dibiarkan tanpa solusi yang efektif, maka dikhawatirkan hasil Pemilu 2024 menjadi tidak kredibel.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, yang bertempat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Selasa (5/12/2023).

Oleh karena itu, Ia pun menyayangkan antisipasi yang dilakukan oleh Gugus Keamanan Siber belum berjalan sesuai dengan harapan. 

Baca Juga: Kemenag Buka Pendaftaran Seleksi Petugas Haji 1445 H/2024 M, Ini Jadwal dan Syaratnya

"Sumber kebocoran (204 juta DPT), adalah karena situs KPU yang di-hack. Perlu saya ingatkan, ini sudah masuk masa proses kampanye. Situasinya sangat penting dan mendesak untuk terselenggaranya Pemilu yang legitimate,"ungkapnya.

Menurutnya, selain membuat hasil Pemilu tidak kredibel, kebocoran data dapat berpotensi menciptakan konflik berkepanjangan yang akan memecah belah bangsa.

"Selain hasil Pemilu menjadi tidak kredibel, isu kebocoran data berpotensi menciptakan konflik berkepanjangan yang akan memecah belah bangsa,"ucap politisi dari fraksi PKS tersebut.

Oleh sebab itu, lanjut Sukamta, investigasi yang tegas sekaligus komprehensif harus digelar, yakni demi penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil.

"Kami juga tidak ingin hasil perhitungan proses Pemilu itu dipengaruhi oleh hacker. Saya ingatkan, itu bisa mengganggu kredibilitas hasil kerja KPU dan Pemilu. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi,"imbuhnya.

Diakhir pernyataan, Sukamta meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk berkomitmen kuat, serta melakukan aksi nyata guna membenahi sistem keamanan maya, terutama berkaitan dengan aplikasi pemilu ini.

"Mohon Pimpinan (DPR) agar bisa diberikan support untuk membenahi sistem IT, sehingga bebas dari malware dan tidak bisa ditembus lagi oleh hacker,"tutupnya.

Sebagai informasi, bahwa pada Rabu (29/11/2023) lalu, situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tautan kpu.go.id menjadi sasaran hacker. 

Baca Juga: Bawaslu dan Media Wujudkan Pemilu 2024 Damai, Guspardi Gaus: Mata Pena Media Jadi Senjata Ampuh untuk Edukasi Masyarakat