Hacker Jimbo Bobol Situs Resmi KPU, 204 Juta DPT Pemilu Bocor dan Dijual ke Dunia Maya

JAKARTA, MOCOSIK.COM - Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tautan kpu.go.id, diretas oleh anonim Hacker bernama‘Jimbo, pada Rabu (29/11/2023) lalu.

Akibat dari ulah Hacker Jimbo tersebut, sehingga mengakibatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap (DPT) bocor dan dijual kepada publik di Dunia Maya, BreachForums.

Sedangkan data yang diretas Hacker Jimbo, mengandung sejumlah data pribadi yang vital. Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KTP—berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri.

Baca Juga: Ratusan Juta DPT Pemilu Bocor dan Dijual di Dunia Maya, Legislator Minta KPU Tangani dengan Serius

Setelah itu, juga terdapat data pribadi lainnya, berupa nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta kodefikasi TPS.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menegaskan, bahwa Pemerintah Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menindaklanjuti secara serius, terkait kebocoran 204 juta Data Pemilih Tetap (DPT) di dunia maya.

Sukamta juga menekankan, jika dibiarkan tanpa solusi yang efektif, maka dikhawatirkan hasil Pemilu 2024 menjadi tidak kredibel.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, yang bertempat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Selasa (5/12/2023).

Oleh karena itu, Ia pun menyayangkan antisipasi yang dilakukan oleh Gugus Keamanan Siber belum berjalan sesuai dengan harapan.

"Sumber kebocoran (204 juta DPT), adalah karena situs KPU yang di-hack. Perlu saya ingatkan, ini sudah masuk masa proses kampanye. Situasinya sangat penting dan mendesak untuk terselenggaranya Pemilu yang legitimate,"ungkapnya.

Menurutnya, selain membuat hasil Pemilu tidak kredibel, kebocoran data dapat berpotensi menciptakan konflik berkepanjangan yang akan memecah belah bangsa.

"Selain hasil pemilu menjadi tidak kredibel, isu kebocoran data berpotensi menciptakan konflik berkepanjangan yang akan memecah belah bangsa,"ucap politisi dari fraksi PKS tersebut.

Oleh sebab itu, lanjut Sukamta, investigasi yang tegas sekaligus komprehensif harus digelar, yakni demi penyelenggaraan pemilu yang Luber dan Jurdil. 

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Pemkab Jombang Gelar Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas