Pelapor: Tidak Ada Respons Sama Sekali
Imam Syafi’i menyampaikan kekecewaannya atas minimnya respons dari pihak berwenang.
"Sejak pelimpahan pertama Juli 2025 hingga hari ini, saya tidak pernah menerima surat balasan ataupun informasi perkembangan. Padahal saya sudah berkali-kali menyurati terkait tindak lanjut LHP Ombudsman dan pelimpahan dari provinsi,"katanya, Senin (4/5/2026).
Ia menilai, sikap tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prinsip pelayanan publik dan hukum.
Klarifikasi Masih Ditunggu
Hingga berita ini diturunkan, Inspektorat Kabupaten Sidoarjo belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi kepada Inspektur Sidoarjo, Andjar Surjadianto, juga belum membuahkan hasil.
Ketiadaan respons selama hampir satu tahun memunculkan dugaan adanya pembiaran terhadap pelanggaran sempadan dan perizinan di lokasi sengketa.
Sorotan Tertuju ke Bupati
Publik kini menanti langkah tegas Bupati Sidoarjo untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat dan memastikan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman.
Kasus ini dinilai tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut penyelamatan aset negara serta kepatuhan terhadap regulasi tata ruang.
Jika tidak segera ditindaklanjuti, kondisi ini dikhawatirkan memperkuat dugaan adanya pembiaran oleh oknum pejabat terhadap pelanggaran yang berpotensi merugikan negara.
Bersambung – Redaksi dan pelapor masih menunggu tanggapan resmi terbaru dari Ombudsman RI terkait dugaan pengabaian tindakan korektif. Akankah ada sanksi tegas? Perkembangan kasus ini masih dinantikan.***
Artikel Terkait
Skandal Sempadan Sidoarjo Meledak! Ombudsman Bongkar Maladministrasi, Kementerian PU Perintahkan Audit
Kontainer Bebas Melintas di Jam Sibuk, Warga Sidoarjo Sebut Aturan Diduga Hanya Formalitas
KAKI Jatim Desak Pemkab Sidoarjo Bongkar Dugaan Skandal Alih Fungsi Sempadan Sungai
Bangunan PT Bernofarm di Sempadan Sungai Sidoarjo Digugat, Pelapor Sebut Izin Diduga Cacat Hukum
Survei Lapangan Pemkab Sidoarjo Dikritik: Sekadar Formalitas, Minim Tindak Lanjut
Ombudsman Jatim Didesak Segera Terbitkan LHP Dugaan Maladministrasi Pemkab Sidoarjo