Maraknya OTT Kepala Daerah Awal 2026, Penghargaan Tak Menjamin Bebas Korupsi

MOCOSIK.COM – Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal tahun 2026, kembali menyoroti persoalan klasik dalam tata kelola pemerintahan daerah, seperti penghargaan dan prestasi tidak selalu sejalan dengan integritas.

Dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, beberapa kepala daerah harus berhadapan dengan proses hukum setelah terjaring OTT KPK.

Pada 19 Januari 2026, KPK mengamankan Maidi bersama sejumlah pihak dalam kasus dugaan pemerasan terkait proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Madiun.

Di hari yang sama, KPK juga melakukan OTT terhadap Sudewo di Kabupaten Pati yang diduga berkaitan dengan praktik pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa. 

Baca Juga: Maraknya OTT Kepala Daerah Awal 2026 Jadi Pengingat Pemkab Jombang Perkuat Komitmen Clean Government

Kasus serupa kembali terjadi pada 3 Maret 2026 ketika KPK mengamankan Fadia Arafiq dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pekalongan. Dalam operasi tersebut, sekretaris daerah setempat turut diamankan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menariknya, sejumlah daerah yang kepala daerahnya terjerat kasus korupsi tersebut sebelumnya dikenal memiliki berbagai capaian prestasi dalam tata kelola pemerintahan.

Kota Madiun misalnya pernah meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2024 dari Indonesia Institute for Public Governance dengan kategori Gold, yang menilai kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah sangat memuaskan.

Sementara itu, Kabupaten Pati juga menerima Innovative Government Award (IGA) 2025 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas inovasi dalam pelayanan publik.

Di sisi lain, Kabupaten Pekalongan juga memperoleh ADLG Award 2025 dari Asosiasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi se-Indonesia atas penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Fenomena ini menunjukkan sebuah ironi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Banyak daerah mampu meraih penghargaan administratif, namun pada saat yang sama masih menghadapi persoalan integritas pejabat publik.

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai penghargaan sering kali lebih menilai aspek administratif dan program inovasi, sementara integritas individu pejabat tidak selalu tercermin dalam indikator tersebut.